Proses Penerimaan Murid baru berdasarkan SKTM dan ZONASI tanda kemunduran sistem pendidikan Indonesia?

Proses Penerimaan Murid baru berdasarkan SKTM dan ZONASI tanda kemunduran sistem pendidikan Indonesia? Menurut saya, itu bukan kemunduran. Tapi kemajuan!. Sistem Zonasi dan SKTM suatu cara untuk mencapai penyamarataan dan pemerataan kualitas pendidikan dan penyebaran siswa-siswa pintar agar tidak terkumpul di satu sekolah saja.

Hanya saja, karena baru pertama di terapkan maka banyak kericuhan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB memiliki 2 pon penting, yaitu:

  1. TK / Sekolah yang di selengarakan Pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik dengan domisili di radius Zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% dari total keseluruhan siswa.
  2. SMA / SMK sederajat harus menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasa dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 20% dari total kuota penerimaan siswa baru.

Dari dua poin tersebut diatas jika pihak sekolah bisa menjalankannya dengan bijak, maka tidak akan terjadi kekisruhan seperti sekarang. Tidak akan muncul rasa ketidak puasan dari calon siswa dan orantuanya, tapi lebih pada kesadaran diri karena tidak memenuhi kriteria yang di tentutan sekolah.

Semua orang, akan menerima kekalahan dengan lapang dada jika di kalahkan dengan cara terhormat

Dulu sekali, syarat bisa di terima di sebuah sekolah adalah berdasarkan Nilai tertinggi. Jadi siswa di tuntut untuk belajar sebaik-baiknya untuk mencapai nilai setinggi-tinggi nya agar punya tiket untuk bisa di terima di sekolah yang di inginkannya. Pokoknya, mau masuk sekolah favorit manapun, syaratnya adalah nilai yang tinggi.

Tapi sekarang, sepertinya Nilai tertinggi tidak mutlak lagi. Sistem Zonasi dan penggunaan kartu SKTM (Surat keterangan tidak mampu) harus di tambahkan sebagaiĀ  kriteria. Jadi setidaknya akan ada 3 syarat utama untuk di terima sebagai siswa di satu sekolah. Jika ke tiga syarat tersebut terpenuhi, maka calon siswa yang bersangkutan tidak perlu risau lagi. Tapi jika salah satu atau salah dua syarat tidak terpenuhi, maka calon siswa harus menerima dengan lapang dada dan mencari sekolah alternatif.

Namun semuanya harus di lakukan dengan adil dan transparan. Tidak seperti sekarang. Ada banyak kasus di mana calon siswa merasa terzalimi karena:

  • Memiliki nilai tinggi, tapi rumah jaraknya jauh dari sekolah sehingga tidak bisa masuk ke sekolah yang di maksud.
  • Di bukanya jalur SKTM, sehingga banyak terjadi pemalsuan SKTM, di mana yang Kaya pura-pura miskin agar bisa di terima di sekolah yang di maksud

Kecurangan-kecurangan seperti ini adalah tanggung jawab sekolah. Jika sekolah bijak dalam menjalankan dan menentapkan peraturan sesuai dengan permendikbud tapi juga adil dan transparan maka polemik dan kekisruhan seperti ini tidak akan terjadi.

Lalu bagaimana caranya?

Caranya adalah sebagai berikut!!